Progres Pembangunan IKN Capai 22 Persen

BERITA–Direktorat Jenderal Cipta Karya menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai 22 persen sampai-sampai akhir Februari.
”Kita telah membangun Istana beserta kelak lagi membangun kantor kemenko. Empat-empatnya sudah kita bangun beserta sistem sharing office terlebih dahulu,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti seperti dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan, jalan penghubung, jalan provinsi, maupun jalan distrik, pun diklaim telah dibuat. Mantan Direktur Bina Penataan Bangunan PUPR tersebut menambahkan, fasilitas pokok, layaknya penyediaan air, bendungan, serta pengadaan kawasan pembuangan akhir sampah, pun telah disediakan.
Saat ini, menurut dia, metode pembangunan bersarang pada tahap pengadaan jalan tol. Pembuatan jalan bebas hambatan itu ditujukan menurut mempersingkat waktu perjalanan dari Balikpapan menuju IKN Nusantara, yang kelak bisa ditempuh sekadar dalam waktu 30 menit.
”Ini secara meyakinkan bahwa Indonesia telah membangun Ibu Kota Nusantara. Ini juga wujud mempermudah pemilik uang karena infrastrukturnya sudah siap,” ujar Diana.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Industri lagi Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan, pemerintah maupun parlemen satu suara terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) daripada Jakarta ke Nusantara.
”Pemindahan ibu kota negara melalui Jakarta ke Kalimantan itu, ada UU yang dibuat parlemen. Jadi, dasar pemikiran IKN ini menimbang UU No 3 Tahun 2022, bahwa tujuan pemindahan akan mempersenangrelai tata kelola wilayah ibu kota negara,” jelas Rachmat Gobel.
Dukungan DPR mengenai sisi aturan itu selaku sinyal bahwa pemerintah maupun parlemen sepakat bahwa pengalihan pusat pemerintahan ke wilayah tengah Indonesia itu selaku sebuah terobosan tidak sombong. Tata kelola itu kelak diharapkan mewujudkan ibu kota negara yang anyar , berkelanjutan, dan bisa selaku acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya hadapan Tanah Air.
Pengusaha asal Gorontalo itu menambahkan, pemangku keistimewaan turut melatih diri pada pengalaman pandemi 2020. Saat itu, banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi bahwa tidak merata antardaerah.
”Oleh karena itu, pasca Covid-19 ini suatu momentum presiden ingin mendorong pemerataan ekonomi,” betul Rachmat Gobel, politikus Partai Nasdem terbilang.
Berkaca atas kerja serupa antara pemerintah bersama parlemen, para pebekal asing, tak terkecuali Jepang, tidak perlu ragu kepada mengambil peran dalam pembangunan IKN. Pemerintah Indonesia bersama puluhan pengupaya atas Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) bertemu hadapan Tokyo, Jepang, Selasa (28/2).
Rachmat yang berprofesi inisiator gerakan dialog bisnis terbilang hadir menggantikan parlemen Indonesia, didampingi sejumlah anggota DPR.