Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang

pembatalan perkawinan pembatalan perkawinan
Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, Anda wajib tahu ada beberapa akibat hukum pembatalan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Maka dari itu, Anda wajib tahu apa saja resiko yang didapatkan oleh pemohon yang mengajukan pembatalan pernikahan. Perlu Anda ketahui, pembatalan pernikahan ini berbeda dengan pengajuan perceraian. Sebab, pembatalan pernikahan ini tidak hanya berlaku untuk orang yang telah menikah. Melainkan juga dapat diajukan oleh orang yang masih mendaftarkan pernikahannya di KUA terdekat. Jadi, pengajuan pembatalan pernikahan ini akan menghapus catatan perkawinan dengan suami atau istri. Seolah-olah pernikahan tidak pernah terjadi sebelumnya dan Negara akan menghapus catatan perkawinan. Maka dari itu, Anda harus memahami konsep pembatalan pernikahan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia. Selain itu, pahami pula apa aturan-aturan yang harus diketahui oleh pemohon agar proses batal nikah dapat segera diselesaikan di jalur pengadilan. Perbedaan Pembatalan Pernikahan dengan Perceraian Menurut Hukum Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan ini juga mengatur tentang pembatalan pernikahan serta perceraian. Kedua permohonan tersebut sekilas memang cukup mirip. Namun, ada perbedaan yang cukup mendasar diantara kedua permohonan tersebut. Salah satunya adalah akibat hukum pembatalan perkawinan. Maka dari itu, ini dia perbedaan pembatalan perkawinan serta perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut ini : Proses Pengajuan Permohonan Perbedaan pertama ada pada proses pengajuan permohonan pembatalan pernikahan dan perceraian. Untuk proses pengajuan perceraian ini membutuhkan waktu cukup lama. Sebab, majelis hakim akan mengadakan mediasi untuk mempertemukan kedua pihak. Sedangkan, untuk pembatalan pernikahan ini hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Pasalnya, pembatalan ini dapat disidangkan jika kedua belah pihak telah menyetujui permohonan tersebut. Persyaratan untuk Mengajukan Permohonan Perbedaan kedua ini terdapat pada syarat-syarat yang wajib dilengkapi oleh pemohon. Ada beberapa perbedaan pada persyaratan untuk mengajukan perceraian dan pembatalan pernikahan. Untuk syarat perceraian, Anda wajib membawa surat permohonan gugatan cerai, kutipan akta nikah, dan fotokopi suami istri. Dan jika Anda ingin mengajukan pembatalan pernikahan, maka syarat yang wajib dibawa adalah surat perjanjian pembatalan pernikahan yang telah ditandatangani oleh suami dan istri. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Perbedaan ketiga ini terdapat pada pihak-pihak terkait yang memiliki kuasa untuk mengajukan permohonan perceraian maupun pembatalan pernikahan. Jika Anda mengajukan perceraian, maka hanya pihak suami atau istri yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Apabila Anda ingin mengajukan permohonan batal nikah, maka tidak hanya pihak suami atau istri saja yang dapat mengajukan. Melainkan pihak dari orang tua suami maupun istri juga dapat mengajukan permohonan tersebut. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Sesuai dengan Undang-Undang yang Berlaku Selain mengatur tentang tata cara mengajukan permohonan batal nikah, Undang-Undang tentang perkawinan ini juga mengatur tentang akibat hukum yang bisa saja timbul setelah mengajukan permohonan pembatalan pernikahan melalui pengadilan setempat. Jadi, Anda harus paham betul akibat hukum yang mungkin saja timbul setelah pembatalan pernikahan disahkan oleh hakim. Pasalnya, banyak contoh kasus pembatalan perkawinan yang berujung pada penyesalan dari masing-masing suami maupun istri. Pertama, status pernikahan yang Anda bina dengan pasangan ini dianggap tidak pernah terjadi atau dihapus dari catatan Negara. Sehingga, Anda dianggap tidak pernah menikah dengan pasangan. Hal ini tentu mempengaruhi status anak dari hasil pernikahan sebelumnya. Rata-rata, hak asuh anak dari hasil pernikahan yang dibatalkan oleh suami maupun istri ini akan jatuh kepada pihak istri. Apabila pihak suami mengajukan gugatan, maka akan diselesaikan di tahap pengadilan untuk menentukan siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Kedua, akibat hukum pembatalan perkawinan ini tentu mempengaruhi pembagian harta gono-gini. Umumnya, pembatalan pernikahan ini tidak mendapat pembagian harta gono-gini. Sedangkan, untuk pengajuan perceraian ini tetap mendapat harta gono-gini sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, memang pembatalan pernikahan menurut hukum islam ini diperbolehkan. Namun dengan beberapa persyaratan yang harus Anda ketahui. Jika tidak sesuai dengan syaratnya, maka haram hukumnya untuk melakukan pembatalan pernikahan. Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia ini tidak hanya mengatur tentang tata cara menikah. Melainkan juga mengatur tentang perceraian dan permohonan batal nikah. Oleh karena itu, ketahui apa saja akibat hukum pembatalan perkawinan sebelum mengajukan permohonan tersebut.